Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah membebaskan biaya pendaftaran bagi peserta didik baru pada 12 sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Papua. Kebijakan ini bertujuan memastikan seluruh anak Papua memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Marthen Medlama Tabenak, mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.
Ia mengajak para orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk tidak merasa minder atau malu dalam menyekolahkan anak mereka. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan berbagai fasilitas pendidikan agar seluruh anak dapat belajar dan berkembang secara optimal. Dalam proses penerimaan peserta didik baru di Sekolah Luar Biasa (SLB), setiap calon siswa diwajibkan mengikuti asesmen. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar masing-masing peserta didik sehingga sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan kondisi mereka.
Selain itu, Dinas Pendidikan Papua juga mengarahkan seluruh sekolah untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa adanya penolakan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem pendidikan inklusif yang memberi kesempatan belajar kepada seluruh anak tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun latar belakang sosial. Pemerintah Provinsi Papua menilai bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari keluarga dan masyarakat.
Oleh karena itu, orang tua diharapkan terus memberikan motivasi, pendampingan, dan kepercayaan diri kepada anak-anak agar mampu mengikuti proses pendidikan dengan baik. Melalui kebijakan pembebasan biaya pendaftaran dan penguatan layanan pendidikan inklusif, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas, berkeadilan, dan dapat diakses oleh seluruh anak Papua. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.
