Bogor – Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) tidak memberikan program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat atau kepada pasien yang telah terpapar Covid19 dan berada dalam isolasi mandiri (isoman).
Berdasarkan data Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor, dari 56.745 jumlah pasien aktif, sebanyak 45.360 pasien atau 85% pasien bergejala ringan sedang menjalani isoman, dilansir beritasatu.com.
Sekretaris Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Supriyadi, mengatakan, awal 2022 ini pihaknya tidak menganggarkan bansos bagi masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19, khususnya masyarakat yang melakukan isoman.
“Beberapa bulan lalu pada 2021, Dinas Sosial menganggarkan bantuan sosial untuk masyarakat yang isoman, tapi pada 2022 belum ada anggarannya,” katanya, Selasa (8/2/2022.
Supriyadi menuturkan, pihaknya akan merekomendasikan kepada kepala daerah untuk menganggarkan kembali bansos untuk masyarakat yang melakukan isoman.
“Keputusannya kan di kepala daerah. Kita akan memberikan rekomendasi kepada bupati untuk nominal dan kuantitas bansos tergantung kebijakan kepala daerah,” sambungnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, memastikan bahwa Pemkab Bogor tidak akan menganggarkan secara khusus bansos kepada masyarakat pada 2022 ini. Menurutnya, bansos dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat sudah cukup.
“Tapi bila dibutuhkan sifatnya urgent (darurat), kita siapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), seperti untuk bencana alam dan lainnya. Termasuk untuk bansos jika memang dibutuhkan,” katanya.
Ia beralasan Pemkab Bogor tidak menyiapkan alokasi khusus bansos lantaran pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan anggaran dan Pemprov Jabar pun setali tiga uang.
“Jadi, kalau ke bansos semua, nanti sektor lain tidak kebagian. Jangan tergantung bansos. Kan sudah ada dari pusat dan provinsi. Kalau semua ke bansos yang lain tidak terakomodasi,” paparnya.
Ade Yasin mengakui Pemkab Bogor memiliki Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang dirasa bisa membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang tak kunjung usai.
“Samisade itu semangatnya pada karya. Jadi, uang dikelola desa untuk membangun infrastruktur, tapi dikerjakan masyarakat. Nanti mereka dibayar pakai samisade,” tambahnya.(*/cr2)
